Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, memanfaatkan waktu di sela liburan akhir pekan untuk melakukan pertemuan strategis dengan dua menteri Kabinet Merah Putih guna membahas agenda penting pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
Pertemuan pertama dilakukan bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki membahas langkah konkret penanganan stunting serta penguatan peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia di NTT.
Pada kesempatan itu, Gubernur Melki juga melaporkan implementasi Peraturan Gubernur tentang Jam Belajar Keluarga dan Masyarakat, yang menjadi salah satu kebijakan strategis Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dari lingkungan keluarga.
“Pembangunan SDM harus dimulai dari rumah. Peran keluarga sangat menentukan dalam menekan stunting dan membentuk generasi NTT yang sehat dan berkualitas,” tegas Gubernur Melki.
Selanjutnya, Gubernur NTT bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, untuk mematangkan persiapan rapat koordinasi lintas sektor yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang.
Rapat koordinasi tersebut akan melibatkan Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota se-NTT, Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga non-pemerintah, dengan fokus pada pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI asal NTT.
Gubernur Melki menegaskan bahwa persoalan PMI harus ditangani secara terpadu agar ke depan penempatan pekerja migran asal NTT semakin tertib, aman, dan bermartabat, sekaligus menekan praktik nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kerja bersama dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan perlindungan maksimal bagi PMI serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” ujar Gubernur Melki.
Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan NTT yang lebih baik, berdaya saing, dan berkeadilan.
Editor : Boni Atolan
