Radar Perbatasan, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran daerah secara transparan dan akuntabel di tengah keterbatasan fiskal. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh perangkat daerah, pada Rabu, 7 Januari 2026, di Aula Kantor Bupati Bandar Seri Bentan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan DPA ini merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Roby dalam sambutannya.
Roby menjelaskan, APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,057 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini, menurut dia, menuntut seluruh perangkat daerah bekerja lebih cermat, efisien, dan tepat sasaran.
“Dengan penurunan APBD, saya minta belanja yang tidak prioritas dikurangi. Fokuskan anggaran pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Roby.
Selain penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan DPA, acara tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan (PT BPR Bintan), serta berita acara pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Umum Daerah BPR Bintan ke badan hukum baru berbentuk perseroan terbatas.
Roby menyebut transformasi kelembagaan BPR Bintan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, serta memperluas peran BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia juga menekankan pentingnya keselarasan program pemerintah daerah dengan kebijakan dan prioritas nasional, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Di sisi lain, pemerintah daerah didorong untuk terus memperbaiki kebijakan perpajakan tanpa mengabaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Kepada seluruh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran, Roby mengingatkan agar setiap tahapan pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin, teliti, serta menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan efektivitas. Dia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pakta integritas yang kita tandatangani hari ini adalah wujud kesanggupan kita untuk menjunjung kejujuran, mencegah korupsi, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap seluruh perangkat daerah mampu bersinergi menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program strategis dan prioritas, sekaligus memperkuat peran badan usaha milik daerah agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Budi Adriansyah
