MALAKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka menggelar Rapat Koordinasi Perumusan Target Kinerja dan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati pada Jumat (12/12/2025) ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malaka dan diikuti sekitar 150 peserta dari seluruh perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Malaka menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai momen strategis untuk menyamakan persepsi dan komitmen. Beliau menyatakan kegembiraannya atas terselenggaranya pertemuan yang berkualitas ini, yang juga menghadirkan pakar dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang untuk memperkaya wawasan para peserta.
Bupati menjelaskan dua tujuan utama SPM. Pertama, sebagai kompas atau pedoman dalam mengalokasikan anggaran bagi unit-unit pelayanan masyarakat, sehingga anggaran benar-benar diarahkan untuk mewujudkan rencana pelayanan. Kedua, SPM digunakan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah. “SPM harus diukur kekuatan kita, mulai dari input seperti anggaran, SDM, dan sarana prasarana. Kita harus memilih proses yang efektif dan efisien agar outputnya maksimal,” pesan Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa pembahasan SPM harus melibatkan akademisi dan pakar reformasi birokrasi, seperti dari Undana, serta berkoordinasi dengan tim dari Biro Pemerintahan Provinsi NTT untuk menghasilkan dokumen yang optimal dan berkualitas. “Ini sangat penting, tim pakar dan tim provinsi datang membantu kita agar menghasilkan pemahaman yang sama tentang SPM,” ujarnya.
Beliau juga mengimbau semua kepala perangkat daerah yang hadir untuk mensosialisasikan hasil rapat ini kepada jajarannya, agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dan bergerak dalam satu arah. “Perlu keseriusan karena ini adalah ilmu yang kita terima secara cuma-cuma untuk kemajuan daerah kita,” tandas Bupati.
Acara ini menghadirkan narasumber kunci, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof. Dr. David B. W. Pandie, MS. Kehadiran dan materi yang disampaikan oleh pakar ternama ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati dan peserta, karena memberikan perspektif akademis dan praktis yang mendalam untuk memperkuat perumusan dokumen SPM.
Sebelumnya, dalam laporan panitia, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Malaka, Irene Noviasalaitia, SE., M.Si, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan merumuskan Dokumen Target Kinerja dan Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Malaka Tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi peta jalan peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Selain Prof. David, hadir pula Tim Pendamping Teknis SPM dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT. Peserta rapat terdiri dari pimpinan perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, pejabat perencana dan pelayanan, serta koordinator pengampu SPM.
Kegiatan yang dibiayai APBD Malaka Tahun 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan target dan rencana aksi SPM yang realistis, terukur, dan efektif untuk direalisasikan , guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi standar nasional bagi masyarakat Malaka.
Editor: Boni Atolan
