banner 728x250

Pertarungan Melawan Tiga Masalah Besar NTT: Kemiskinan Ekstrem, Stunting, dan Kekerasan—Pesan Tegas dari Umutnana”

Laporan Boni Atolan - Wartawan

banner 120x600
banner 468x60

Malaka –

Suasana di Desa Umutnana hari itu bukan hanya tentang sambutan adat yang meriah atau tarian anak sekolah yang memukau. Di balik panggung budaya dan keramaian masyarakat, tersimpan pesan besar: NTT masih bertarung melawan tiga masalah besar yang mengakar dalam kehidupan keluarga, yakni kemiskinan ekstrem, stunting, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

banner 325x300

Ketiga isu tersebut menjadi fokus utama dalam sambutan Ketua TP PKK Provinsi NTT, Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena, yang disampaikan di hadapan ribuan masyarakat. Sambutan itu tak sekadar mengulang data dan program lama, tetapi mengurai akar persoalan, tantangan, dan arah baru yang akan ditempuh pemerintah provinsi ke depan.

1. Kemiskinan Ekstrem: Ketika Lahan Subur Belum Mampu Memutus Kemiskinan

NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Kabupaten Malaka sendiri memiliki potensi pertanian yang besar, tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan.

Ketua TP PKK menegaskan bahwa salah satu strategi paling efektif mengurangi kemiskinan ekstrem adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan harus didorong mengolah lahan pekarangan, memanfaatkan sumber daya alam lokal, dan menumbuhkan usaha mikro.

“Lahan subur di Malaka kalau dikelola dengan baik, ibu-ibu bisa menghasilkan pendapatan dan mengangkat ekonomi keluarga,” katanya.

Ia menilai bahwa ketahanan ekonomi ibu-ibu akan berdampak langsung pada pengurangan kekerasan, peningkatan kualitas gizi keluarga, dan stabilitas rumah tangga.

2. Stunting: Ancaman Senyap yang Menentukan Masa Depan

Stunting masih menjadi tantangan besar di NTT. Ketua TP PKK menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi persoalan budaya, ekonomi, sanitasi, pendidikan, dan perilaku keluarga.

Karena itu, ia mendorong optimalisasi Dapur MBG (Menu Bergizi) yang sudah berjalan di Kabupaten Malaka. Dapur ini tidak hanya menyediakan menu sehat, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi bagi mama-mama lokal.

Ketua TP PKK meminta agar produksi pangan dipadukan dengan perencanaan ekonomi keluarga. Ia menyinggung perlunya pengaturan distribusi sayur, buah, telur, dan daging agar tidak terjadi surplus yang merugikan petani lokal.

Menurutnya, stunting tidak dapat diturunkan hanya dengan program makanan tambahan. Diperlukan pendekatan lebih holistik: edukasi keluarga, sanitasi rumah, pola asuh, serta dukungan ekonomi keluarga.

3. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Luka Sosial yang Belum Sembuh

Salah satu kutipan paling kuat dalam sambutannya adalah ketika ia menyebut bahwa 75 persen warga binaan lapas di NTT terlibat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini menjadi alarm bagi seluruh masyarakat.

Ketua TP PKK menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh dianggap urusan rumah tangga atau persoalan individu. Kekerasan adalah produk kesalahan kolektif: pola asuh yang salah, pendidikan yang minim, kemiskinan, normalisasi perilaku kasar di keluarga, dan lemahnya kontrol sosial.

Ia meminta tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan aktif menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Gereja dan masjid harus menjadi tempat aman. Harus ada protokol perlindungan dan sosialisasi rutin.”

Kurikulum Lokal sebagai Solusi Akar Rumput

Ketua TP PKK menyampaikan inisiatif baru: memasukkan isu stunting, kemiskinan, dan kekerasan dalam kurikulum lokal. Materi ini akan masuk dari tingkat PAUD hingga SMA.

Ia menyebut bahwa anak-anak harus dikenalkan pada realitas kehidupan sejak dini, bukan hanya materi akademik. Anak harus paham apa itu tubuh sehat, hubungan keluarga yang aman, cara melapor jika mengalami kekerasan, hingga bagaimana menjaga kesehatan mental.

Inisiatif ini akan melibatkan PKK, DP3A, kepolisian, lembaga agama, dan organisasi pendidikan internasional.

Tidak Menyalahkan, tetapi Memperbaiki

Ketua TP PKK memberikan perspektif baru: penanganan kekerasan tidak boleh dilakukan dengan saling menyalahkan. Masyarakat harus berani mengakui kekurangan bersama.

“Ini bukan salah ibu-ibu, bukan salah bapak-bapak, bukan salah pemerintah saja. Ini salah kita semua. Karena itu kita harus memperbaiki bersama.”

Pesan ini diterima dengan sambutan hangat masyarakat. Bagi banyak warga, ini adalah kali pertama mendengar pendekatan healing sosial dari seorang pemimpin perempuan. **

banner 325x300
error: Content is protected !!