Oleh : Boni Atolan, Wartawan Radar Perbatasan
Ruas jalan Boking – Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan sekadar penghubung antar-desa. Ia adalah urat nadi Lintas Selatan Pulau Timor, jalur strategis yang menyambungkan Kabupaten Malaka, TTS, Kabupaten Kupang hingga pusat pemerintahan Provinsi NTT di Kota Kupang. Melalui ruas inilah hasil bumi mengalir, layanan sosial bergerak, dan aktivitas ekonomi rakyat berlangsung. Jika jalur vital ini terputus, maka kehidupan masyarakat di selatan Timor akan terguncang.
Hari ini, kondisi ruas tersebut berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Kerusakan jalan dan ancaman longsor terus meningkat. Material bebatuan dari perbukitan turun menimbun badan jalan, mempersempit ruang gerak kendaraan. Ironisnya, musim penghujan bahkan belum tiba. Padahal inilah waktu terbaik untuk melakukan penanganan—masa emas untuk mencegah bencana yang sudah jelas berada di depan mata. Bila pemerintah menunggu hingga hujan turun, maka tingkat kesulitan penanganan akan berlipat, biaya akan melonjak, dan risiko korban jiwa menjadi nyata.
Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT dan Balai Jalan Nasional, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tidak boleh berpangku tangan. Keduanya memegang mandat strategis untuk menjaga keberlangsungan infrastruktur utama di daerah. Jalan ini bukan milik satu kabupaten; jalan ini adalah aset regional yang menentukan mobilitas dan perkembangan ekonomi di seluruh wilayah selatan Timor.
Rakyat tidak meminta jalan tol.
Rakyat hanya menginginkan jalan yang ada dirawat dengan baik, tidak berubah menjadi perangkap maut setiap musim penghujan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada seremoni pemotongan pita. Perawatan yang konsisten adalah ukuran sesungguhnya dari kematangan kebijakan pembangunan. Sayangnya, di wilayah pinggiran seperti Boking – Kolbano, pemeliharaan sering terabaikan, dan masyarakat kembali menjadi korban ketidakadilan pembangunan.
Kerusakan di titik-titik longsor dekat Boking semakin parah. Aspal tergerus, tebing terus bergerak, dan bahu jalan menyempit dari hari ke hari. Jika terus dibiarkan, bukan hanya ekonomi lokal yang akan lumpuh; ambulans tidak dapat lewat, kendaraan logistik akan terjebak, dan transportasi umum berhenti beroperasi. Pada akhirnya, biaya perbaikan akan jauh lebih besar dibandingkan langkah antisipatif yang bisa dilakukan sekarang.
Penanganan darurat harus dilakukan segera.
Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memikul tanggung jawab moral untuk bertindak cepat. Kita tidak boleh menunggu hingga ada korban jiwa atau hingga jalan benar-benar terputus total. Kecakapan dalam membangun infrastruktur tidak hanya diukur dari kemampuan menciptakan yang baru, tetapi juga dari kesigapan menjaga apa yang sudah ada agar tidak menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.
Inilah saatnya negara hadir—bukan hanya di pusat kota, tetapi juga di wilayah pinggiran yang selama ini sering terabaikan. Masyarakat Boking – Kolbano berhak melintasi jalan mereka dengan rasa aman. Mereka berhak atas akses yang layak, karena jalan ini adalah denyut kehidupan, penopang ekonomi, dan harapan masa depan wilayah selatan Timor.
Sebelum musim hujan mengetuk pintu, sebelum longsor menutup harapan, sebelum jatuh korban—bertindaklah.
Menyelamatkan jalan Boking – Kolbano berarti menyelamatkan ribuan rakyat yang menggantungkan hidupnya pada setiap meter ruas jalan itu. ****
