Betun, 18 Nopember 2025 – Pemerintah Kabupaten Malaka, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara resmi mengajukan proposal kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk membangun infrastruktur pelabuhan laut guna mendukung pengembangan sektor peternakan yang menjadi andalan daerah.
Hal tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor DPKH.524/66/VIII/2025 yang ditujukan kepada Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Proposal ini menekankan pentingnya pelabuhan laut untuk memangkas biaya logistik dan menahan surplus ekonomi di dalam daerah.
Dalam proposalnya, Pemerintah Kabupaten Malaka memaparkan kondisi eksisting yang mendukung sektor peternakan sebagai unggulan. Di antaranya adalah adanya tiga kawasan peternakan berdasarkan SK Bupati, enam Pusat Kesehatan Hewan yang representatif, dan populasi sapi sebanyak 74.139 ekor yang menempati peringkat keempat terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, perdagangan ternak sapi antar pulau dalam lima tahun terakhir tercatat antara 5.000 hingga 8.000 ekor per tahun, dengan nilai transaksi mencapai Rp 58,5 miliar hingga Rp 93,6 miliar. Sementara itu, impor pakan ternak mencapai 567 ton senilai Rp 5,6 miliar per tahun.
Namun, aktivitas perdagangan dan logistik tersebut saat ini masih bergantung pada pelabuhan di luar wilayah, seperti Pelabuhan Atapupu (Belu), Pelabuhan Wini (TTU), dan Pelabuhan Tenau (Kupang). Ketergantungan ini menyebabkan arus keluar surplus ekonomi masyarakat Malaka karena biaya logistik yang harus ditanggung.
“Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut di Kabupaten Malaka sangat diperlukan untuk memangkas jalur pasokan, menciptakan efisiensi biaya logistik, menurunkan harga di tingkat peternak, serta menghidupkan perekonomian daerah melalui efek domino yang ditimbulkan,” tulis Methildes Seran, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka, dalam proposal tersebut.
Surat yang diketahui oleh Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, ini diharapkan dapat mendapat respons positif dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tersebut dan mewujudkan peternakan Malaka yang berdaya saing, optimal, dan berkelanjutan.
Editor : Boni Atolan
