Indeks

81 Tahun Indonesia Merdeka, 9 KK di TTU Masih Hidup Tanpa Listrik! PMKRI Desak PLN dan Pemda Bertanggung Jawab

KEFAMENANU, RADAR PERBATASAN – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi sembilan kepala keluarga (KK) di Desa Manikin, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), masih hidup tanpa akses jaringan listrik PLN. Ironisnya, persoalan yang telah berulang kali diperjuangkan warga itu tak kunjung mendapatkan kepastian penyelesaian, meskipun jaringan listrik terdekat disebut hanya berjarak sekitar 600 meter dari permukiman mereka.

Kondisi tersebut memantik kritik keras dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu. Melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS), Yohanes Niko Seran Sakan, PMKRI mendesak Pemerintah Kabupaten TTU, PT PLN (Persero), dan seluruh pemangku kepentingan terkait agar tidak membiarkan sembilan keluarga tersebut terus menjadi korban ketidakjelasan koordinasi dan tanggung jawab pelayanan publik.

Persoalan itu terungkap setelah Yohanes Niko Seran Sakan bersama seorang anggota PMKRI yang juga merupakan warga terdampak melakukan peninjauan langsung ke Desa Manikin, Selasa (10/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, mereka mendatangi kediaman Yovita Iku Tao untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan perjuangan warga yang selama ini belum menikmati penerangan listrik.

Berdasarkan keterangan Yovita, sembilan KK tersebut belum terjangkau jaringan kabel listrik utama atau kabel twisted. Jarak dari titik jaringan listrik terdekat menuju permukiman mereka diperkirakan mencapai 600 meter.

Bertahun-tahun Memperjuangkan Listrik, Warga Terjebak Birokrasi

Persoalan ketiadaan listrik ini bukan baru pertama kali disampaikan warga. Yovita bersama delapan KK lainnya telah berulang kali mendatangi kantor PLN untuk meminta perluasan jaringan listrik ke wilayah tempat tinggal mereka.

Namun, menurut penuturan warga, mereka memperoleh penjelasan bahwa pengadaan kabel membutuhkan biaya cukup besar sehingga pembiayaannya diarahkan melalui Dana Desa (DD).

Warga kemudian memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Sayangnya, usulan itu tidak memperoleh alokasi anggaran.

Di sisi lain, Pendamping Desa justru berpandangan bahwa pengadaan kabel twisted semestinya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan Dana Desa.

Perbedaan pandangan mengenai sumber pembiayaan ini memperlihatkan persoalan koordinasi yang belum tuntas antara pihak-pihak terkait. Akibatnya, warga harus menghadapi ketidakpastian tanpa memperoleh jawaban konkret mengenai siapa yang bertanggung jawab membangun jaringan listrik tersebut.

Aspirasi warga bahkan pernah disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD. Namun, hingga kini belum ada kepastian penyelesaian.

Harapan sempat muncul pada 2025 ketika warga bertemu dengan petugas PLN yang sedang melakukan pemasangan jaringan listrik di Kantor Camat Noemuti Timur. Menurut keterangan warga, saat itu petugas menjanjikan pemasangan jaringan menuju permukiman mereka akan dilakukan pada Januari 2026.

Namun, janji tersebut belum terealisasi hingga November 2026.

Tanpa Listrik, Beban Hidup Warga Semakin Berat

Ketiadaan listrik bukan sekadar persoalan belum adanya penerangan di rumah. Bagi sembilan keluarga tersebut, kondisi ini telah menjadi beban sosial, ekonomi, bahkan menyentuh martabat kehidupan sehari-hari.

Untuk mengisi daya telepon genggam maupun laptop, warga terpaksa menumpang di rumah tetangga. Ketergantungan tersebut tidak jarang menimbulkan rasa malu dan beban psikologis karena untuk memenuhi kebutuhan sederhana pun mereka harus meminta bantuan orang lain.

Beban ekonomi juga semakin terasa ketika keluarga mengadakan hajatan maupun mengalami kedukaan. Mereka harus menyewa generator set (genset) dengan biaya yang tidak sedikit demi mendapatkan penerangan.

Bahkan, menurut penuturan warga, pernah terjadi peristiwa ketika jenazah anggota keluarga terpaksa dititipkan di rumah tetangga karena rumah duka tidak memiliki penerangan listrik.

Kondisi yang tak kalah memprihatinkan terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Salah seorang warga mengeluhkan harus menyalakan tungku api secara manual dalam keadaan gelap untuk memasak setelah pulang dari sawah sekitar pukul 22.00 WITA.

Situasi semakin sulit ketika hujan turun dan kayu bakar yang tersedia dalam keadaan basah.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketiadaan listrik bukan semata-mata persoalan infrastruktur. Di balik jaringan yang belum terpasang, terdapat persoalan kesetaraan pelayanan publik, akses terhadap kebutuhan dasar, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

PMKRI Pertanyakan Tanggung Jawab Pemda dan PLN

Yohanes Niko Seran Sakan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah TTU dan PLN tidak boleh saling melempar tanggung jawab atas persoalan yang telah lama dialami sembilan KK di Desa Manikin.

Menurutnya, penyediaan listrik harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perdesaan.

Ia merujuk pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, serta pembangunan listrik perdesaan.

Selain itu, Pasal 28 undang-undang yang sama mengatur kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.

Atas dasar itu, GERMAS PMKRI mempertanyakan dasar kebijakan apabila pengadaan kabel jaringan listrik bagi sembilan rumah warga tersebut diarahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dana Desa.

PMKRI juga menyoroti Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut, penggunaan Dana Desa untuk sektor kelistrikan memiliki ruang lingkup dan ketentuan tersendiri, termasuk pembangunan listrik alternatif sesuai kewenangan desa.

Karena itu, menurut PMKRI, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sederhana bahwa seluruh biaya perluasan jaringan distribusi PLN harus dibebankan kepada pemerintah desa.

PLN Disebut Sudah Memiliki Anggaran, Mengapa Pekerjaan Belum Dimulai?

Dalam upaya memperoleh kejelasan, setelah berdialog dengan warga, Yohanes Niko Seran Sakan juga mendatangi kediaman Kepala Desa Manikin. Namun, kepala desa tidak berada di tempat sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Penelusuran kemudian dilanjutkan ke Pos Jaga PLN Noemuti Timur di Desa Haekto.

Dalam diskusi dengan salah seorang petugas jaga, diperoleh keterangan bahwa anggaran untuk pemasangan jaringan listrik di wilayah tersebut sebenarnya telah tersedia. Namun, vendor pelaksana belum memulai pekerjaan di lapangan.

Pihak pos jaga PLN juga menyampaikan komitmen untuk segera mengupayakan proses pemasangan jaringan listrik tersebut dalam waktu dekat.

Informasi ini justru memunculkan sejumlah pertanyaan penting yang membutuhkan penjelasan resmi dari PLN.

Jika anggaran telah tersedia, mengapa pekerjaan belum dimulai? Siapa vendor yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut? Apakah kontrak pekerjaan sudah diterbitkan? Apa kendala yang menyebabkan pemasangan jaringan belum terlaksana, padahal sebelumnya warga telah menerima janji pemasangan pada Januari 2026?

Pertanyaan lainnya, jika anggaran pemasangan jaringan listrik telah tersedia, mengapa pembiayaannya sebelumnya diarahkan kepada Dana Desa?

Bagi GERMAS PMKRI, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara serius, terutama menyangkut perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

PMKRI tidak ingin keterlambatan administrasi maupun pelaksanaan proyek terus-menerus menjadi alasan yang mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh akses listrik.

Warga Berharap Bisa Bertemu Bupati TTU

Dalam pertemuan dengan tim PMKRI, Yovita Iku Tao juga menyampaikan kekecewaannya terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten TTU.

Ia membandingkan perhatian pemerintah terhadap pemberian bantuan kedukaan bagi warga yang telah meninggal dunia dengan minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang masih hidup.

Yovita berharap PMKRI dapat memfasilitasi pertemuan antara sembilan KK terdampak dengan Bupati TTU agar persoalan yang mereka alami dapat disampaikan secara langsung kepada kepala daerah.

Harapan tersebut menjadi gambaran bahwa warga tidak lagi sekadar membutuhkan janji, tetapi menginginkan keputusan dan tindakan nyata dari pemerintah.

Ketua PMKRI: Pemerataan Listrik Harus Sampai ke Rumah Warga

Sejalan dengan sikap Presidium GERMAS, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu, Gregorius Konanin, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih terbatasnya akses jaringan listrik yang dialami masyarakat Desa Manikin.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Karena itu, ketimpangan akses listrik di wilayah perdesaan tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

PMKRI Cabang Kefamenanu mendesak PT PLN (Persero) ULP Kefamenanu bersama Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi jaringan kelistrikan, mempercepat perluasan jaringan, serta memberikan kepastian jadwal realisasi pemasangan listrik bagi warga terdampak.

PMKRI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui angka rasio elektrifikasi. Keberhasilan itu harus dibuktikan melalui pemerataan akses hingga ke tingkat dusun dan rumah tangga.

Jangan sampai pemerataan listrik hanya menjadi capaian administratif di atas kertas, sementara masih ada warga yang belum menikmati pelayanan energi yang layak.

Enam Tuntutan PMKRI Cabang Kefamenanu

Atas persoalan tersebut, PMKRI Cabang Kefamenanu menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait:

  1. Mendesak Pemerintah Kabupaten TTU segera mengambil langkah konkret untuk memastikan sembilan KK di Desa Manikin memperoleh akses jaringan listrik.
  2. Mendesak PLN memberikan klarifikasi tertulis mengenai status anggaran, perencanaan, vendor pelaksana, serta jadwal realisasi pemasangan jaringan listrik di Desa Manikin.
  3. Meminta PLN menjelaskan apakah perluasan jaringan sepanjang kurang lebih 600 meter tersebut telah masuk dalam perencanaan Program Listrik Desa (Lisdes) atau program pengembangan jaringan lainnya.
  4. Mendesak Pemerintah Daerah, PLN, dan Pemerintah Desa Manikin segera menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai sumber pembiayaan agar masyarakat tidak terus menjadi korban saling lempar tanggung jawab.
  5. Meminta DPRD TTU menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerataan akses listrik serta menindaklanjuti aspirasi warga yang sebelumnya telah disampaikan melalui kegiatan reses.
  6. Mendesak dilakukannya evaluasi terhadap keterlambatan pekerjaan apabila benar anggaran telah tersedia dan vendor telah ditunjuk sebagai pelaksana.

Kemerdekaan Harus Terasa hingga ke Rumah Warga

Persoalan sembilan KK di Desa Manikin menjadi pengingat bahwa pembangunan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk akses terhadap listrik sebagai kebutuhan dasar kehidupan modern.

Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan laporan capaian dan angka statistik keberhasilan pembangunan. Sebab, di balik angka rasio elektrifikasi, masih ada keluarga yang harus menjalani malam tanpa penerangan, anak-anak yang menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, serta warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini, sembilan KK di Desa Manikin hanya menunggu satu hal: kepastian bahwa negara hadir melalui tindakan nyata.

Sebab, kemerdekaan bukan hanya tentang usia sebuah bangsa, tetapi juga tentang sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warganya, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.

 

Tim

Exit mobile version