Indeks

TAKHTA DI TANGAN YANG BUTA: Mengapa Kebodohan yang Berkuasa Jauh Lebih Mematikan daripada Binatang Buas* ————————– Oleh Pater Petrus Salu, SVD Soverdi Noemeto, 19 – 11 – 2026

Pengantar

Kekuasaan tidak pernah merusak manusia; manusialah yang merusak makna kekuasaan ketika ia duduk di atas tahta tanpa hikmat. Sebuah catatan reflektif tentang mengapa kebodohan yang diberi mandat jauh lebih mematikan daripada binatang buas mana pun. Mari membaca dengan jernih, merenung dengan hati terbuka.

Mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, pernah melontarkan peringatan tajam yang menggema sepanjang sejarah peradaban: *”Tidak ada binatang buas di dunia ini yang lebih berbahaya daripada seorang bodoh yang berkuasa.”* Kalimat ini bukan sekadar retorika politik, melainkan cermin abadi yang mengingatkan kita: ketika otoritas dipercayakan kepada pribadi yang miskin kebijaksanaan, kekuasaan berhenti melindungi dan mulai mengancam nyawa banyak orang.

*I. Analisis Kritis*

Pernyataan Reagan di atas selaras dengan pandangan George Bernard Shaw: “Kekuasaan tidak serta‑merta merusak manusia; sebaliknya, manusia tanpa hikmatlah yang merusak makna kekuasaan itu sendiri.”

Ancaman terbesar tidak pernah datang dari kursi jabatan, melainkan dari pemegangnya yang rabun visi jangka panjang, miskin kerendahan hati, dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab moral. Ketika ego mengalahkan nurani, kekuasaan berubah menjadi pedang bermata dua yang melukai rakyatnya sendiri.

Tiga bahaya utama ketika kekuasaan dijalankan tanpa kebijaksanaan:

*1. Kebijakan tunduk pada nafsu sesaat.* Keputusan penting tidak berdasar data dan kajian mendalam, melainkan lahir dari emosi, gengsi, atau perhitungan politik jangka pendek.

*2. Mati nalar kritis di lingkaran dalam.* Budaya “ABS”, Asal Bapak Senang membuat orang‑orang terdekat memilih bungkam demi posisi, sehingga kesalahan kecil tumbuh menjadi bencana kolektif.

*3. Ketimpangan tanggung jawab.* Penguasa sering bersembunyi di balik birokrasi saat kebijakan gagal, sementara seluruh kerugian dan penderitaan dipikul oleh rakyat biasa.

*II. Cermin Realitas di Lapangan*

*1. Pencitraan di atas kesejahteraan dasar.* Anggaran publik diserap proyek megah demi tepuk tangan sesaat, sementara pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi warga kecil dibiarkan terabaikan.

*2. Eksploitasi Alam tanpa nurani.* Sumber daya alam dikeruk serampangan tanpa memperhatikan ekologi maupun hak masyarakat adat; keuntungan hanya dinikmati segelintir elite, generasi mendatang mewarisi tanah yang rusak.

*3. Pembiayaan kebutuhan tidak mendesak di tengah kelangkaan layanan dasar.* Dana dialihkan untuk kegiatan seremonial rutin yang tidak memberi dampak nyata, padahal banyak warga masih kesulitan mendapatkan air bersih, jalan penghubung desa, dan bantuan darurat.

*4. Penghambatan masukan masyarakat.* Aspirasi warga dan hasil kajian lembaga independen diabaikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

*III. Panggilan Akhir Kajian*

Naskah ini bukan ajakan membenci jabatan atau pemimpin, melainkan pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dua contoh nyata menguatkan pesan ini:

1. Pemimpin yang terbuka terhadap kritik akan menyesuaikan kebijakan ketika melihat rakyat menderita, sehingga kerusakan dapat dicegah sejak dini.

2. Pemimpin yang tertutup masukan akan terus mempertahankan kebijakan yang salah, hingga beban penderitaan rakyat semakin berat.

Bagi para pemegang mandat, kewajiban utama adalah terus mengasah kebijaksanaan, menundukkan ego, dan mendengarkan suara akar rumput. Bagi warga, kita dipanggil menjaga kesadaran kritis, menyuarakan kebenaran dengan cara bermartabat, dan memberikan dukungan hanya kepada sosok yang melayani dengan hikmat dan ketulusan.

*IV. Suara Para Pemikir Dunia*

1. Plato (Filsuf Yunani Kuno) berujar, “Salah satu hukuman bagi mereka yang menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah mereka akan berakhir diperintah oleh orang‑orang yang lebih bodoh dari mereka.”

2. Abraham Lincoln (Mantan Presiden Amerika Serikat) pernah berucap, “Hampir semua orang sanggup menanggung kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, berilah ia kekuasaan.”

3. Aristoteles (Filsuf Yunani Kuno) menandaskan bahwa “Tujuan tertinggi dari kekuasaan adalah kesejahteraan umum, bukan kemuliaan pribadi penguasa.”

4. Simone de Beauvoir (Filsuf Prancis) mengatakan, “Kekuasaan menjadi berbahaya ketika pemegangnya lupa bahwa ia ada demi rakyat, bukan rakyat yang ada demi dirinya.”

*V. Pesan Pendidikan bagi Umat Manusia*

*1. Kecerdasan intelektual tanpa hikmat adalah bencana.* Pendidikan tinggi dan jabatan mentereng tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan; kita harus terus mendidik nurani agar kecerdasan tunduk pada keadilan dan kemanusiaan.

*2. Diamnya orang baik adalah pupuk bagi kesewenang‑wenangan.* Ketidakpedulian warga terhadap proses kepemimpinan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan; sikap kritis dan keberanian menyuarakan kebenaran adalah benteng terakhir bangsa.

*3. Pemimpin adalah cerminan masyarakatnya.* Kualitas kepemimpinan lahir dari standar moral rakyat; ketika kita mengutamakan integritas di atas materi, ruang bagi penguasa yang abai terhadap hikmat akan menyempit.

*4. Hikmat tumbuh dari kerendahan hati, bukan jabatan.* Kedudukan tinggi tidak membuat seseorang otomatis bijaksana; kebijaksanaan lahir dari kebiasaan mendengarkan, belajar, dan mengakui batas diri.

*5. Kekuasaan seharusnya melatih pelayanan, bukan kemewahan.* Semakin besar mandat yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab untuk mengutamakan kebutuhan orang banyak di atas kenyamanan pribadi. **

Exit mobile version