MEDAN – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Satgas Inti Prabowo menyambut positif regulasi tersebut dan berharap penerapannya mampu memutus mata rantai kejahatan yang selama ini menghasilkan keuntungan dari praktik korupsi, sekaligus melindungi masyarakat dari penipuan berkedok investasi.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo, Edison Marbun, saat ditemui di salah satu kafe di Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Edison secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi III DPR RI atas kontribusi mereka dalam mengawal proses pembahasan hingga pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut.
“Kami dari Satgas Inti Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi III DPR RI yang telah mendorong serta menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini merupakan regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia,” ujar Edison.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Negara juga harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana melalui mekanisme yang sah.
Dengan demikian, pelaku kejahatan tidak lagi dapat menikmati hasil kejahatannya, sementara kerugian negara dan masyarakat dapat diupayakan pemulihannya sesuai ketentuan hukum.
Edison juga menilai regulasi tersebut memiliki arti penting dalam menghadapi berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat, termasuk praktik investasi bodong dan penipuan yang menghimpun dana masyarakat secara melawan hukum.
“Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.
Apresiasi Peran Dasco dan Komisi III DPR RI
Apresiasi Satgas Inti Prabowo terhadap Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi III DPR RI tidak terlepas dari proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset di parlemen.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengungkapkan peran Dasco dalam mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut.
Dalam laporan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.
Menurut Habiburokhman, Dasco turut mengawal tahapan pembahasan, termasuk mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga memimpin pengambilan keputusan pada pembahasan tingkat pertama.
“Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset kemudian disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Jangan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum
Menanggapi pengesahan tersebut, Edison menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan undang-undang itu benar-benar dijalankan secara efektif, profesional, dan tidak diskriminatif.
Menurutnya, regulasi yang baik harus diikuti keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak setiap bentuk tindak pidana, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang pelakunya.
Satgas Inti Prabowo juga berharap implementasi UU Perampasan Aset tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Setiap tindakan perampasan aset harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada implementasi nyata untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutup Edison.
Bagi Satgas Inti Prabowo, pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi titik awal penguatan penegakan hukum, bukan sekadar capaian legislasi. Ukuran keberhasilannya terletak pada keberanian negara menindak kejahatan, memulihkan aset hasil tindak pidana, dan memastikan hukum benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat.
(Tim)
