MEDAN, 11 September 2025 —
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menanggapi isu yang belakangan ramai diperbincangkan terkait besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara. Menurutnya, opini publik yang hanya difokuskan pada tunjangan DPRD merupakan bentuk penggiringan informasi yang menyesatkan dan tidak mencerminkan transparansi secara menyeluruh.
Rahmad menilai bahwa narasi tersebut hanya menyoroti satu sisi dari penggunaan anggaran daerah, tanpa membandingkan dengan tunjangan fantastis yang diterima sejumlah pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Dalam keterangannya di Medan, Kamis (11/9/2025), Rahmad mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang beredar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara bisa menerima tunjangan hingga Rp125 juta per bulan. Sementara itu, Asisten Sekda menerima Rp54 juta dan tenaga ahli gubernur menerima hingga Rp47,7 juta per bulan. Tunjangan di inspektorat dan sejumlah OPD lainnya juga disebut tidak kalah tinggi.
Ia menegaskan bahwa jika isu yang diangkat memang bertujuan membela kepentingan publik, maka seluruh aspek pengelolaan anggaran harus dibuka secara terang, tidak hanya menyasar lembaga legislatif.
Rahmad juga mengaitkan isu ini dengan rekam jejak kepemimpinan salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Medan. Ia menyebutkan bahwa beberapa proyek infrastruktur yang dimulai pada masa kepemimpinan tokoh tersebut hingga kini terbengkalai dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beberapa proyek yang disorot antara lain:
- Pembangunan Stadion Teladan yang dijanjikan sebagai ikon olahraga, namun belum rampung hingga kini.
- Proyek Islamic Center yang tidak kunjung selesai dan tidak jelas manfaatnya.
- Pemasangan lampu hias jalan (lampu pocong) yang menuai kritik karena dinilai tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- Proyek basemen Lapangan Merdeka yang tidak dapat difungsikan karena selalu tergenang air saat hujan.
Rahmad menilai bahwa isu tunjangan DPRD sengaja diangkat untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih besar, yakni proyek-proyek bermasalah yang menyedot anggaran cukup besar namun belum dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Ia juga menyebut bahwa aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil mulai mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak tersebut.
“Transparansi anggaran tidak boleh setengah-setengah. Jika DPRD dipersoalkan, maka tunjangan OPD juga harus dievaluasi. Dan jika benar-benar peduli pada rakyat, maka proyek-proyek gagal di masa lalu pun tidak boleh dibiarkan begitu saja,” pungkas Rahmad Situmorang.
( Tim media)
