Pontianak, Kalbar —28 September 2025
Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil ulang Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) terkait dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah, pasca penggeledahan yang menghebohkan, langsung memicu reaksi keras dari Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG). Dengan nada lantang, MAUNG mendesak KPK untuk tidak berkompromi dan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Kami mengapresiasi langkah KPK untuk memanggil kembali Gubernur Kalbar. Ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus korupsi yang merugikan masyarakat,” tegas Hadysa Prana Ketua Umum MAUNG, dalam pernyataan pers yang diterima awak media. “Namun, kami ingatkan, jangan ada kompromi! Usut sampai tuntas, siapa pun yang terlibat, harus bertanggung jawab!”
MAUNG menyoroti bahwa kasus korupsi proyek jalan ini telah lama menjadi perhatian publik dan menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi masih merajalela di Kalimantan Barat. Mereka mendesak KPK untuk tidak hanya fokus pada aktor lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang berada di balik layar yang mungkin terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. KPK harus bertindak tegas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau intervensi dari pihak mana pun,” lanjut Hady
Selain mendesak pengusutan tuntas, MAUNG juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Mereka meminta KPK untuk secara berkala memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus ini, tanpa melanggar prinsip kerahasiaan penyidikan.
“Masyarakat berhak tahu kebenaran. KPK harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.
MAUNG berjanji akan terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam upaya memberantas korupsi di Kalimantan Barat. Mereka juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya proses hukum dan melaporkan jika menemukan indikasi praktik korupsi lainnya.
Penulis : TIM MAUNG
Sumber : DPP MAUNG
