Kupang, NTT – Ketua DPW Ormas Prabu Kebangkitan Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga Koordinator Wilayah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) NTT, Frans Ferdinan Haba Radja, mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengambil langkah konkret guna menghentikan rentetan aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Frans, kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Selain menciptakan keresahan di tengah masyarakat, gelombang unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis dinilai berpotensi melumpuhkan roda perekonomian nasional.
“Saya menilai situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha, pekerja, pelajar, hingga masyarakat umum,” ujar Frans Ferdinan dalam keterangan persnya, Jumat (5/9/2025).
Frans menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengecam keras jika aksi tersebut berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban umum.
“Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Namun ketika disalahgunakan menjadi aksi anarkis, itu sudah keluar dari jalur konstitusional. Pemerintah dan DPR harus segera duduk bersama, mencari solusi konkret untuk meredam gejolak ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa situasi ini harus ditanggapi dengan langkah preventif dan dialog terbuka, bukan dengan pendekatan represif semata. Ia mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membuka ruang komunikasi dengan elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka.
Frans pun mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari provokasi dari pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.
“NTT dan daerah-daerah lainnya harus tetap kondusif. Kita bisa menyuarakan pendapat tanpa harus merusak. Mari kita kedepankan dialog dan etika dalam bernegara,” pungkasnya.
Frans Ferdinan juga menyatakan bahwa Ormas Prabu Kebangkitan Nusantara siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk mendorong terciptanya solusi yang damai, adil, dan berkelanjutan.
Editor : Boni atolan
