Medan, 17 September 2025 –
Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang digelar untuk membahas pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik akibat sikap Gubernur Sumut yang dinilai arogan dan tidak transparan dalam menanggapi kritik anggota dewan.
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, mengkritik keras sikap Gubernur yang terkesan defensif dan kekanak-kanakan saat menerima pertanyaan mengenai pergeseran anggaran. “Ini bukan panggung sandiwara, ini forum resmi rakyat!” tegas Rahmad di Gedung DPRD Sumut, Selasa (17/9/2025).
Kritik serupa juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra, yang menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan APBD 2025. Anggota DPRD Syahrul Efendi Siregar menyatakan, perubahan alokasi anggaran dari tahap pertama hingga ketujuh tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada DPRD. Bahkan seluruh OPD dan TAPD dianggap gagal memberikan penjelasan yang memadai.
Sorotan tajam tertuju pada penggeseran anggaran hibah sebesar Rp41 miliar ke Universitas Sumatera Utara (USU) dari Biro Kesejahteraan Rakyat. Rahmad mempertanyakan prioritas pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran tersebut. “Kenapa anggaran untuk koperasi yang menyentuh ekonomi rakyat justru dikurangi, sementara Rp41 miliar mudah dialihkan ke USU? Rakyat berhak tahu,” katanya.
Gubernur sempat menyindir tunjangan perumahan DPRD Sumut dalam pidatonya, namun pernyataan itu dibalas tegas oleh KAPIR. “Jangan alihkan isu. Jika ada temuan, periksalah sesuai aturan. Tapi jangan gunakan forum paripurna untuk menyerang balik DPRD,” ujar Rahmad.
Lima poin utama kritik KAPIR adalah:
- OPD dan TAPD tidak pernah menjelaskan secara terbuka perubahan APBD 2025.
- Pergeseran anggaran dari tahap 1 hingga 7 dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada DPRD.
- Penjelasan baru muncul setelah tekanan DPRD pada 17 September 2025.
- Gubernur enggan menjawab secara terbuka mengenai pergeseran anggaran.
- Sindiran Gubernur terhadap tunjangan DPRD dianggap tidak pantas dan tidak relevan.
KAPIR menegaskan akan terus mengawal proses pengesahan dan pelaksanaan APBD Sumut 2025 agar tidak diselewengkan. “Jika ada penyimpangan, kami akan buka! Kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang menyalahgunakan anggaran rakyat,” pungkas Rahmad Situmorang.
Penulis: Tim Redaksi
