LEBAK – Dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di lahan eks PT Samudera Banten Jaya (SBJ), Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto agar segera mengusut dugaan praktik pertambangan ilegal tersebut, termasuk informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum berpangkat yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas di lokasi.
Desakan yang disampaikan Eli Sahroni, yang akrab disapa King Badak, itu juga ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindaklanjuti dugaan penambangan ilegal, tetapi juga memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap PT SBJ.
Menurut Eli, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius menyusul putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar kepada PT SBJ.
Dalam amar putusan disebutkan, apabila denda tidak dibayar paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda korporasi dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk disetorkan ke kas negara.
Status Lahan dan Dasar Hukum Pertambangan
BBP menilai persoalan lahan eks PT SBJ perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama menyangkut status hukum lahan, status perizinan pertambangan, serta pihak yang saat ini menguasai atau memanfaatkan kawasan tersebut.
Eli merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurutnya, kegiatan pertambangan wajib memiliki perizinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, apabila izin usaha pertambangan telah berakhir dan tidak diperpanjang, setiap aktivitas penambangan berikutnya harus dipastikan memiliki dasar perizinan yang sah.
“Perusahaan tambang yang tidak lagi memenuhi syarat perizinan, maka lahan tambangnya harus ditelusuri status hukumnya dan pengelolaannya sesuai ketentuan negara. Seperti lahan PT SBJ ini,” kata Eli Sahroni.
BBP juga mengingatkan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana. Karena itu, siapa pun yang diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin resmi harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tim Investigasi BBP Temukan Dugaan Aktivitas Penambangan
King Badak mengungkapkan, berdasarkan penelusuran Tim Investigasi BBP dan informasi dari sejumlah sumber di lapangan, diduga masih terdapat aktivitas penambangan emas di kawasan eks PT SBJ setelah putusan PN Rangkasbitung pada 19 Desember 2024.
Aktivitas tersebut disebut-sebut melibatkan para penambang tradisional atau yang dikenal dengan istilah gurandil, serta kelompok tertentu yang diduga mengorganisasi pengumpulan hasil tambang.
“Kurang lebih dua tahun, lahan itu diduga masih dimanfaatkan oleh para penambang tradisional atau yang biasa disebut gurandil, dengan kelompok yang terorganisir sebagai pengepul hasil tambang,” ungkap Eli.
Dari penelusuran tersebut, lanjutnya, muncul informasi mengenai sosok berinisial NS yang diduga dikaitkan dengan pemberian rasa aman terhadap aktivitas penambangan di kawasan tersebut.
Namun, Eli menegaskan informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu itu belum merupakan fakta hukum dan perlu diuji melalui penyelidikan aparat berwenang.
“Kami tidak menghakimi siapa pun. Informasi ini berdasarkan penelusuran tim kami di lapangan. Kebenarannya harus dibuktikan melalui penyelidikan resmi. Kami hanya meminta agar semuanya diusut secara transparan,” tegasnya.
Ia meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung mengambil langkah konkret untuk menelusuri aktivitas pertambangan, status penguasaan lahan, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.
Dua Persoalan Mendesak Diusut Bersamaan
Eli Sahroni menegaskan, terdapat dua persoalan utama yang menurut BBP harus ditangani secara bersamaan oleh aparat penegak hukum.
Pertama, memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait kewajiban pembayaran denda Rp3 miliar oleh PT SBJ, termasuk menelusuri status pembayaran dan langkah eksekusi apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi sesuai amar putusan.
Kedua, menyelidiki dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan eks PT SBJ, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Kami mendesak Kapolri Jenderal SAS segera memerintahkan penyelidikan mendalam. Kedua persoalan ini harus diproses sesuai bukti dan fakta hukum. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum,” ujarnya.
Menurut King Badak, lambannya penanganan persoalan tersebut berpotensi membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari kawasan yang masih memiliki persoalan hukum.
“Jangan sampai lahan yang seharusnya menjadi aset negara untuk kepentingan rakyat justru dikeruk oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Negara bisa dirugikan dua kali, apabila kewajiban denda tidak dipenuhi dan sumber daya alamnya terus dieksploitasi tanpa dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT SBJ, pihak berinisial NS, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hkz
