banner 728x250

Data Penerima Bansos Tak Akurat, Agus Nahak Minta Dinsos Perbaiki dan Awasi Pendamping PKH

banner 120x600
banner 468x60

Malaka, 29 Agustus 2025

Komisi V DPRD Provinsi NTT melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan ke Kabupaten Malaka, dengan fokus pada Dinas Sosial sebagai salah satu mitra kerja komisi. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, S.Si, dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Dapil Belu, Malaka, dan TTU.

banner 325x300

Dalam kunjungannya, Agustinus Nahak mengungkapkan temuan serius terkait ketidaksesuaian data penerima Bantuan Sosial (Bansos), terutama Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menyebut adanya penerima fiktif, termasuk nama-nama orang yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

“Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak nama orang yang sudah meninggal, tetapi masih tercantum sebagai penerima bansos. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan data. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, harus segera berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk melakukan sinkronisasi data dan memastikan keluarga melaporkan kematian untuk pengurusan akta kematian,” tegas Agus Nahak.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik tidak etis yang dilakukan sebagian oknum pendamping PKH di lapangan. Menurutnya, ada laporan bahwa pendamping mengambil ATM penerima manfaat dan tidak menyerahkan uang sesuai hak penerima, bahkan ada yang memungut sejumlah uang dari mereka.

“Pendamping PKH harus diawasi. Ada laporan bahwa mereka membawa ATM penerima manfaat, namun uangnya tidak diberikan sepenuhnya, atau bahkan meminta imbalan. Ini tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan harus segera ditindak,” tambahnya.

Rombongan Komisi V DPRD NTT diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Stanis, beserta jajarannya. Pihak dinas menyampaikan kesiapan untuk menindaklanjuti masukan dan temuan dari Komisi V, termasuk melakukan validasi data dan pengawasan terhadap pendamping PKH.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh dalam sistem pendistribusian bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.

 

Editor : Boni Atolan


 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *