Jakarta – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran membuka kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek) bagi 25 Anggota DPRD Kabupaten Malaka di Jakarta , Rabu (19/3-2025).
Pelaksanaan Bimtek itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Malaka tentang peran tugas, fungsi DPRD agar dalam bekerja bisa bersinergi dengan pemerintah melalui bidang tugasnya bisa memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Malaka.
Juru Bicara Bupati Malaka , Lorens Haba dalam siaran persnya mengatakan dalam sambutan dan arahan Bupati Malaka meminta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Malaka supaya benar-benar memahami peran, tugas dan fungsinnya agar bersama pemerintah daerah mendorong aksekerasi pembangunan di Kabupaten Malaka untuk percepatan kemakmuran rakyat.
Lorens mengatakan dalam arahan Bupati Malaka memberikan penekanan terhadap Lima Program Unggulan yang diusung SBS- HMS selama lima tahun kedepan (2025-2030) yakni dibidang Pertanian, Kesehatan, Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur penanggulangan Bencana, Pembangunan SDM dan Olahraga Prestasi untuk mengharumkan nama Malaka.
Terhadap kelima Program unggulan tersebut Bupati Malaka meminta agar Anggota DPRD Kabupaten Malaka memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki agar Visi-Misi dan Program yang sudah dijanjikan ke rakyat dapat terealisasi dan bermanfaat bagi rakyat .
Lorens mengatakan dalam kesempatan yang sama Bupati Malaka menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih maka anggota DPRD diharapkan bisa berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan sesuai tupoksi yang diemban.
Sekwan Malaka, Carlos Monis terpisah kepada wartawan mengatakan kegiatan Bimtek bagi Angggota DPRD Kabupaten Malaka mengusung Thema :
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dalam Melaksanaksn Tugas dan Tanggung Jawab DPRD serta Kebijakan Efisiensi Belanja APBD Sesuai Inpres Nomor 1Tahun 2025
Monis mengatakan kegiatan Bimtek bagi anggota DPRD Kabupaten Malaka digelar selama 4 hari di Ibis Styles Gajah Mada Jakarta, tanggal 18-21 dengan Pemateri dari Unsur Perguruan Tinggi dan Pemerintah Pusat ( boni)
