Jakarta, 19 September 2025 — Pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan program wajib belajar selama 13 tahun yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah, serta tambahan satu tahun pendidikan prasekolah. Kebijakan ini bertujuan memastikan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menyampaikan dalam forum dialog bersama media di Jakarta bahwa wajib belajar 13 tahun merupakan upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan berkualitas. “Satu tahun prasekolah menjadi pondasi penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki jenjang SD,” ujar Nia.
Program ini memiliki dasar hukum kuat, tertuang dalam MPJPM 2025–2045 serta rencana jangka menengah 2025–2029. Pemerintah tengah menyiapkan grand design wajib belajar satu tahun prasekolah yang telah dibahas bersama lintas kementerian dan 15 kementerian/lembaga terkait.
Strategi pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada tiga aspek utama:
- Akses: Melalui piloting PAUD–SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, dan penegerian PAUD, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
- Mutu: Peningkatan akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, penguatan kompetensi pendidik, pengayaan kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, dan literasi digital.
- Tata Kelola: Sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang terus meningkat.
Nia menegaskan keberhasilan wajib belajar 13 tahun bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi kewajiban bersama seluruh pemangku kepentingan. Peran pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, serta Bunda PAUD sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. “Bunda PAUD terbukti efektif menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberikan apresiasi bagi mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” tambahnya.
Kemendikdasmen juga telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 75 organisasi untuk mendukung implementasi pendidikan anak usia dini di berbagai wilayah.
Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Anak yang mengikuti PAUD menunjukkan tingkat literasi, numerasi, dan motivasi belajar yang lebih baik dibandingkan yang tidak. “Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.
( Tim media)
