Opini –
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Wewiku di Kabupaten Malaka adalah sebuah harapan: akses layanan kesehatan yang layak di daerah perbatasan, tempat warga seringkali merasa jauh dari perhatian negara. Sayangnya, proyek senilai hampir Rp 45 miliar itu kini berubah menjadi simbol ironi—dari solusi menjadi sumber masalah.
Bukti-bukti awal yang diungkap Kejaksaan Tinggi NTT menunjukkan indikasi kuat adanya praktik korupsi sistemik. Penggeledahan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka membuka tabir ketidakwajaran: anggaran tak masuk akal, mutu pekerjaan buruk, dan dugaan mark-up yang terang-terangan.
Jika benar terbukti, maka yang dicuri bukan hanya uang negara, tapi juga hak atas kesehatan masyarakat perbatasan. Inilah bentuk paling memalukan dari pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Apa yang harus dilakukan?
Pertama, Kejati NTT perlu menjalankan proses hukum secara terbuka, objektif, dan menyeluruh. Jangan ada aktor yang dilindungi karena jabatan atau kedekatan politik. Masyarakat berhak tahu siapa saja yang bermain di balik proyek ini.
Kedua, pemerintah daerah dan pusat harus membenahi sistem pengadaan dan pengawasan proyek strategis, khususnya di sektor kesehatan. Kita tidak bisa terus membiarkan proyek vital jatuh ke tangan oknum yang hanya mencari keuntungan.
Ketiga, publik harus terlibat. Pengawasan bukan hanya tugas aparat. Masyarakat, media, dan diaspora harus bersatu untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Korupsi di proyek RSP Wewiku bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Jangan beri ruang. Jangan beri ampun!!!
