Aceh Timur —
Proyek lening Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang menjadi aspirasi anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. dari Dapil Aceh II, tengah mendapat sorotan serius. Laporan masyarakat menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dengan gambar perencanaan yang telah ditetapkan.
Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Aceh Timur, Saiful Anwar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh untuk mengungkap indikasi penyimpangan dalam proyek yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut.
“Ini bukan perkara sepele. Bila benar pekerjaan tidak sesuai rencana, berarti ada indikasi penyimpangan yang harus segera ditindaklanjuti. Kami minta BPK turun tangan untuk mengaudit agar transparansi dan akuntabilitas terjaga,” ujar Saiful, Kamis (12/9/2025).
Saiful menambahkan, proyek yang semestinya memberikan manfaat maksimal bagi petani justru berpotensi menjadi beban apabila kualitasnya buruk dan tidak sesuai standar. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat agar aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh anggota DPR tidak tercoreng oleh praktik pelaksanaan proyek yang tidak profesional.
“Kami mendukung aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR, namun pelaksanaan proyek harus berintegritas. Jangan sampai anggaran habis tapi manfaatnya minim atau bahkan nol,” tambah Saiful.
Sampai saat ini, upaya konfirmasi terhadap pelaksana proyek maupun instansi terkait belum membuahkan respons. Informasi terkait tindak lanjut pemeriksaan atau klarifikasi resmi juga masih belum tersedia.
( Tim media)
