Jakarta, 9 September 2025 —
Lembaga Aliansi Keadilan dan Solidaritas Indonesia (LAKSI) menyampaikan sikapnya terkait pernyataan Komnas HAM yang mengkritik penanganan aksi demonstrasi massa di Jakarta beberapa waktu lalu. LAKSI menilai tudingan Komnas HAM yang menyebut polisi tidak profesional dalam menangani kerusuhan dan perusakan fasilitas umum adalah pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
Kerusuhan yang terjadi sejak Jumat (29/8/2025) hingga Minggu dini hari (31/8/2025) melibatkan aksi anarkis berupa pembakaran tujuh gerbang tol, perusakan fasilitas milik Polri, serta penjarahan rumah pejabat publik dari anggota DPR hingga menteri. Sebanyak 37 sarana prasarana Polri mengalami kerusakan, termasuk polres, polsek, pos polisi, dan kendaraan dinas.
Azmi Hidzaqi, Koordinator LAKSI, menegaskan bahwa polisi telah bekerja sesuai prosedur hukum dan memiliki bukti kuat terkait keterlibatan pelaku kerusuhan, termasuk Delpedro yang diduga sebagai dalang propaganda. Terkait kasus kematian seorang ojek online bernama Affan, Polri juga telah memberikan sanksi tegas kepada anggota Brimob yang terlibat, sebagai bentuk respons cepat dan penegakan keadilan.
“Kami meminta semua pihak, termasuk Komnas HAM dan LSM, untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak memberikan narasi yang tendensius yang dapat mempengaruhi persepsi publik,” ujar Azmi.
LAKSI juga mengecam tuntutan pencopotan Kapolri dan Kapolda yang dianggapnya tidak berdasar dan politis. Menurut Azmi, narasi yang mengesankan aparat sebagai pelaku pelanggaran serius harus dilihat secara proporsional mengingat banyak anggota Polri juga menjadi korban penganiayaan dalam aksi tersebut.
Pihaknya menilai Polri telah menjalankan tugas dengan pendekatan humanis dan proporsional dalam membedakan antara demonstran damai dan pelaku kerusuhan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Suheri, mendapat apresiasi atas kesigapan dan komitmennya menjaga stabilitas keamanan selama aksi berlangsung.
“Kapolda Metro Jaya berhasil menjaga situasi tetap terkendali meskipun massa sempat bertindak anarkis, sehingga stabilitas keamanan dapat segera dipulihkan,” tambah Azmi.
LAKSI menegaskan bahwa sejak era reformasi, Polri terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, yang tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
“Kritik harus berdasar dan objektif. Jika masih ada yang menilai Polri tidak profesional, berarti mereka belum melihat kerja Polri secara utuh,” tutup Azmi.
Penulis: Tim Redaksi
Sumber: Pernyataan Resmi LAKSI
