Lebak –
Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Lebak, King Naga, menyatakan kekecewaannya atas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama legislatif dan eksekutif yang dinilai tidak sesuai harapan. Ia menyoroti pelaksanaan RDP yang tidak dilaksanakan di ruang resmi, serta pembatasan akses bagi jurnalis.
“RDP yang kami minta, dan kami undang resmi, seharusnya dilaksanakan di ruang RDP. Namun kenyataannya tidak. Bahkan jurnalis tidak diperbolehkan masuk, ini sangat mengecewakan,” ungkap King Naga kepada media.
Meski demikian, King Naga menegaskan bahwa ruang pertemuan bukanlah hal utama. “Yang terpenting aspirasi kami tersampaikan dan benar-benar dipahami pengambil kebijakan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak, dengan sektor peternakan sebagai potensi utama yang belum tergarap maksimal. “PAD Lebak selama ini rendah, harus ada peningkatan signifikan, terutama dari sektor peternakan,” tegas King Naga.
Menurutnya, legislator dan pemerintah daerah harus bergerak lebih konkret, tidak hanya sebatas diskusi. King Naga menuntut adanya aksi nyata dan hasil yang bisa diukur dalam waktu dekat.
“Dengan audensi kemarin, saya harap ada peningkatan PAD dari sektor peternakan. Jika tidak ada, minimal harus ada tindakan tegas terhadap oknum pelanggar aturan,” katanya.
Ia juga menanggapi pernyataan Wakil Bupati Lebak yang meminta agar pemerintah tidak terlalu keras terhadap investor. King Naga menilai pernyataan tersebut berpotensi melindungi investor nakal yang melanggar aturan.
“Investasi sehat sangat dibutuhkan, tapi harus sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Kami bukan anti-investor, tapi investor harus taat aturan,” jelasnya.
King Naga menegaskan, tanggal 13 Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD Lebak untuk membuktikan kinerja nyata dalam peningkatan PAD sektor peternakan.
“13 Oktober bukan sekadar tanggal, tapi batas waktu pembuktian. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi janji tanpa hasil konkret,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika tidak ada perubahan signifikan, kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan akan semakin menipis.
“Ini bukan soal angka semata, tapi keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat. Jika PAD peternakan tidak meningkat, berarti pemerintah belum serius mengelola potensi daerah,” pungkas King Naga.
Editor: Hkz
