Disandang, – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polresta Deliserdang dan Satpol PP.
Massa membawa dua mobil pick-up dengan sistem pengeras suara, serta sejumlah angkutan umum untuk mengangkut peserta aksi. Dalam orasinya, mereka menuntut pengembalian dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Deliserdang sebesar Rp10,2 miliar, yang diduga dihabiskan sejak Januari hingga Agustus 2025.
Salah satu orator, Muhari (43), menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebijakan DPRD yang dianggap menyakiti rakyat.
“Ketua DPRD, Zakky Sharry, menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp1,1 miliar. Ini tidak masuk akal dan harus dilawan!” teriak Muhari, disambut sorakan massa, “Betul! Harus dilawan!”
Ia juga menyoroti tingginya tunjangan dan fasilitas yang diterima pejabat, sementara rakyat kecil masih berjuang di tengah kemiskinan.
Fatimah Sinaga, orator lainnya, turut menyinggung ketimpangan anggaran dan buruknya prioritas penggunaan dana daerah.
Sementara itu, Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menilai DPRD Deliserdang tidak lagi bekerja secara kolektif karena telah terpecah dalam kelompok-kelompok kecil yang menghambat kinerja lembaga.
“Dana perjalanan dinas Rp10 miliar lebih itu seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti STM Hulu. Tapi malah dihamburkan untuk kepentingan pribadi pejabat,” tegas Rahman.
Rahman juga menyoroti pengadaan mobil dinas Ketua DPRD Deliserdang yang disebutnya sebagai yang termewah se-Sumatera Utara dengan nilai mencapai Rp4 miliar.
“BPJS Kesehatan untuk warga miskin malah dikurangi, sementara dana fasilitas untuk dewan terus naik. Ini jelas menyakiti hati rakyat,” tambahnya.
Ketua DPRD Menghilang, Massa Kecewa
Ketidakhadiran Ketua DPRD Zakky Sharry maupun pimpinan dewan lainnya dalam menerima massa memicu kekecewaan. Aksi sempat memanas ketika beberapa anggota DPRD seperti M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, dan Misdianto, serta Sekwan Iwan Salewa, berusaha menemui pengunjuk rasa.
Namun massa menolak berdialog karena tidak ada satu pun dari unsur pimpinan dewan yang hadir.
“Kami ini rakyat, bukan bandit! Masa satu orang pimpinan pun tidak bisa menemui kami? Padahal surat pemberitahuan aksi ini sudah kami kirimkan sejak beberapa hari lalu,” ujar Rahman dengan nada tinggi.
Akhirnya, meski sempat masuk ke ruang rapat, sepuluh perwakilan massa memutuskan meninggalkan ruangan karena kecewa atas ketidakhadiran pimpinan DPRD.
“Tak perlu diteruskan. Toh, kalau pun kami sampaikan aspirasi, anggota dewan akan bilang akan menyampaikannya ke pimpinan. Artinya, mereka tidak punya wewenang. Jadi lebih baik kami keluar,” tegas Rahman diikuti seluruh perwakilan massa.
DPRD: Aspirasi Sudah Diterima
Usai aksi, beberapa anggota DPRD menyampaikan bahwa mereka sudah menerima aspirasi masyarakat, namun tidak bisa menjelaskan alasan absennya pimpinan dewan.
“Kami sudah dengarkan semua aspirasi. Tapi soal ketidakhadiran pimpinan, kami tidak tahu,” ujar M. Dhanil Ginting mewakili rekan-rekannya kepada media.
Aksi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara warga dan lembaga legislatif di Kabupaten Deliserdang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Ketua DPRD Zakky Sharry terkait tuntutan massa.
(Tim)
