Pandeglang – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PKB, Mulyadhi, mendorong pemerintah daerah untuk segera mengalihkan seluruh transaksi keuangan—termasuk pembayaran ASN, pajak daerah, dan retribusi—dari Bank BJB ke Bank Banten.
Menurutnya, Bank Banten sebagai bank milik daerah harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah. “Selain dapat meningkatkan pendapatan daerah, langkah ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberadaan bank milik sendiri. Kita harus bangga punya bank sendiri,” ujarnya, Kamis (4/9).
Mulyadhi menilai, hingga kini sebagian besar transaksi Pemkab Pandeglang masih dilakukan melalui Bank BJB. Padahal, optimalisasi Bank Banten akan memberikan dampak positif lebih besar bagi masyarakat Banten secara keseluruhan.
“Banten sudah punya bank sendiri. Kenapa harus terus bergantung pada Bank BJB? Jika semua transaksi keuangan pemerintah dialihkan ke Bank Banten, itu akan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, perputaran dana yang bersumber dari masyarakat Banten idealnya tetap berada di wilayah Banten. “Dari rakyat Banten untuk rakyat Banten. Pajak dan penghasilan daerah sebaiknya tidak keluar, tapi kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mulyadhi mengaitkan usulan ini dengan visi pembangunan nasional. “Ini sejalan dengan konsep Asta Cita Presiden Prabowo: dari rakyat untuk rakyat. Membangun daerah oleh daerah sendiri,” pungkasnya.
Kontributor: David
