Batam, 1 September 2025 –
Belasan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam melakukan audiensi di DPRD Kota Batam untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu nasional dan lokal. Pertemuan berlangsung damai dan dihadiri oleh Wali Kota Batam, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, unsur DPRD, unsur TNI, serta Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa membacakan delapan tuntutan utama, yaitu penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI, desakan reformasi Polri termasuk pencopotan Kapolri, pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan, penghentian tindakan represif aparat, pembebasan massa aksi yang ditahan, penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), pengesahan segera UU Perampasan Aset, serta larangan bagi pejabat publik untuk melakukan “flexing” atau pamer gaya hidup di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Asep Safrudin menyampaikan apresiasi atas pilihan mahasiswa yang lebih mengedepankan audiensi ketimbang unjuk rasa di jalan. Menurutnya, langkah ini lebih santun dan mengurangi potensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa kepolisian menghormati hak demonstrasi yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan bertindak represif selama aksi berjalan tertib dan sesuai aturan. “Kami hanya akan menindak tegas aksi yang melanggar hukum, seperti perusakan, perampasan, atau gangguan ketertiban umum,” ujar Kapolda.
Audiensi ini menjadi momen penting bagi dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah daerah serta aparat keamanan, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di Kota Batam.
Reporter : Sebastian Un Koes
