JAKARTA, — Advokat sekaligus Praktisi Hukum Fredi Moses Ulemlem, S.H., M.H. kembali menjadi sorotan publik setelah secara resmi menerima respons dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) terkait laporan dugaan korupsi proyek jalan strategis di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) dengan Nomor: B/14766/VII/RES.7.5./2025/Bareskrim, bertanggal 25 Juli 2025, dikirim sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan hukum dari kantor hukumnya, Law Office Fredi Moses Ulemlem & Partners, yang telah disampaikan pada Mei lalu.
Laporan tersebut menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan yang dibiayai melalui skema Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam dokumen hukum itu, nama Eduard J.S. David, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, disebut sebagai terlapor utama.
Surat resmi dari Mabes Polri yang diterima langsung oleh Fredi Moses pada 7 Agustus 2025 juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi, seperti Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kadiv Propam, Kadivkum Polri, hingga Kapolda Maluku. Saat ini, laporan tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Korwas I Rowassidik Bareskrim Polri, dan pelapor diminta aktif melakukan komunikasi untuk pemutakhiran informasi.
Merespons hal itu, Fredi menyampaikan apresiasi atas atensi cepat institusi kepolisian. Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis terdepan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, terutama di daerah-daerah kepulauan yang selama ini kerap terabaikan.
“Semakin cepat kasus ini ditangani, semakin besar pula harapan rakyat akan keadilan. Saya percaya bahwa Mabes Polri akan bekerja profesional. Kami siap bersuara dan bersurat demi akuntabilitas,” ujar Fredi.
Fredi juga mengingatkan bahwa perjuangannya bukan yang pertama. Ia pernah mengawal kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat hingga ke Mabes Polri, yang awalnya terhenti namun kemudian berhasil diproses hingga penetapan tersangka.
“Tekanan publik yang berlandaskan data dan kerangka hukum yang tepat bisa membuka pintu keadilan yang sempat tertutup. Kita harus konsisten dalam mengawal kasus-kasus seperti ini,” pungkasnya.
Langkah Fredi kembali memperlihatkan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dan penegak hukum independen dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik, terutama di daerah-daerah yang minim sorotan nasional. **
Editor : Polman Manalu
